Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, Syarif Burhanuddin mengatakan bahwa menurut Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN, pemerintah fokus menyelesaikan program
kepenghunian, yaitu backlog 7,6 juta unit.
"Backlog dalam hal kepemilikan memang ada 13,6 juta KK yang
tidak memiliki rumah (berdasarkan data BPS), tapi kalau bicara kepenghunian
maka menurut data BPS terdapat 7,6 juta," imbuh Syarif saat diskusi panel "Program
Pengadaan Sejuta Rumah: Peluang & Tantangan", di Hotel JS Luwansa
seperti dilansir Kompas Properti.
Jika didasarkan data BPS yaitu setiap pasangan yang menikah
akan membutuhkan satu rumah, maka setiap tahun kebutuhan rumah rata-rata mencapai
800 ribu unit.
"Kalau kemampuan pemerintah tiap tahun hanya bisa 400
ribu (unit), tim wapres mengatakan, backlog tidak akan pernah terkejar,"
jelas Syarif.
Oleh sebab itu, pemerintah mencanangkan program pembangunan
sejuta rumah setiap tahun hingga 2019. Dari angka sejuta ini, pemerintah
membagi penugasan kepada tiga pelaku.
Pelaku pertama adalah pemerintah, membangun sebanyak 98 ribu
unit. Kedua, pembangunan dilakukan oleh Perumnas sebanyak 36 ribu unit. Kemudian
pelaku ketiga adalah para pengembang yang terdiri dari beberapa organisasi, seperti
Realestat Indonesia (REI), Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh
Indonesia (Apersi), serta Asosiasi Pengembang Rumah Sederhana Sehat Nasional
(Apernas).
This is dummy text. It is not meant to be read. Accordingly, it is difficult to figure out when to end it. But then, this is dummy text. It is not meant to be read. Period.
ConversionConversion EmoticonEmoticon